By Dwijo Suyono
JOURNALJOGJA-YOGYAKARTA- Dalam rangka memperingati Hari Ibu yang jatuh di setiap tanggal 22 Desember, Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB Jateng—DIY) menyelenggarakan kegiatan Sarasehan Budaya. Acara ini diselenggarakan di Balai Utari kompleks gedung Mandala Bhakti Wanitatama Yogyakarta pada Rabu (22/12)
Acara yang mengambil tajuk ‘Perjuangkan Kesejahteraan Buruh Perempuan’ ini menampilkan karya-karya seni dan budaya dari buruh perempuan di Yogyakarta yang menjadi bagian dari FKBB Jateng—DIY. Ada pertunjukan karya puisi, ada pameran lukisan, dan panggung musik. Dan sebagai acara intinya adalah diskusi publik yang menghadirkan beberapa narasumber, yaitu DR. Hj. Yuni Satiya Rahayu, SS, M.Hum, anggota DPRD DIY, Dr. Sri Wiyanti Eddyono SH, LLM, dosen FH UGM, dan Sriyati, SPd.MM, sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.
Waljid Budi sebagai ketua panitia sarasehan budaya hari inidalam sambutannya menyampaikan, acara ini merupakan kerja bareng antara Serikat Pekerja dan Serikat Buruh yang tergabung dalam FKBB Jateng—DIY untuk memberi apresiasi dan mendorong perlindungan yang lebih baik bagi buruh perempuan, yang bertepatan dengan peringatan hari ibu. “Peran perempuan seringkali berlipat ganda, dia harus menjadi tulang punggung dan di rumah ia juga harus menjadi pelayan bagi suaminya. Hal tersebut harus dihentikan, karena perempuan dan laki-laki memiliki tanggung jawab yang sama, baik sebagai pencari nafkah atau pun mengurus rumah tangga.” Tegas Waljid.
Dalam acara tersebut terdapat sesi statemen politik oleh Ningrum Yuli Wulandari, seorang buruh perempuan dari pabrik rokok di kabupaten Kulon Progo. Dalam statemennya Wulan memberi catatan tebal pada lemahnya perlindungan berserikat, dengan masih maraknya kasus-kasus union busting yang dilakukan oleh pengusaha, dan buruknya perlindungan bagi buruh perempuan di tempat kerja.
Dalam acara diskusi publik yang dipandu oleh Adriana Wulandari SE, anggota komisi D DPRD DIY, , Dr. Sri Wiyanti Eddyono SH, LLM, memaparkan hasil penelitiannya berkaitan kekerasan terhadap buruh perempuan Indonesia. Berdasarkan hasil penilitiannya sampai hari masih banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, meskipun tidak kurang kasus-kasus yang sudah ditindak secara hukum. “Dibutuhkan peran banyak pihak untuk menghentikan kasus kekerasan terhadap perempuan.” Tegas nya
Lebih lanjut dia menilai bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk di dalamnya pelecehan seksual terus mengalami perkembangan. Tentang pelecehan seksual, misalnya diatur secara lebih terperinci dalam penjelasan CEDAW No 19/1992.
Adapun yang terbaru, yakni CEDAW 2017 yang disusun berdasarkan perkembangan zaman saat ini, seperti perlindungan terhadap reproduksi, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, dan kekerasan seksual via internet atau di dalam dunia digital.
Sementara DR. Yuni Satiya Rahayu, SS, M. Hum, memaparkan rancangan program-program a yang ia dorong untuk menjadi program pemerintah DI Yogyakarta. Dalam pemaparannya Yuni mengemukakan bahwa , program peningkatan kapasitas bagi perempuan sekarang bisa diakses oleh masyarakat, khususnya bagi perempuan.
Anggota DPRD yang juga terkenal sebagai aktivis perempuan ini juga bercerita tentang perjuangannya bersama aktivis-aktivis perempuan lainnya di dalam mendorong adanya sebuah perlindungan dari kekerasan seksual, sampai akhirnya masuk di Prolegnas 2016. Dia juga menyayangkan sampai dengan hari ini RUU PKS belum disahkan menjadi UU, “sayang sekali DPR RI untuk kesekian kali menunda pengesahan RUU PKS,” terang mantan Wakil Bupati Sleman ini .
FKBB yang diwakili oleh Ali Prasetyo mengharapkan beberapa poin dari sarasehan budaya ini, seperti peningkatan kapasitas bagi perempuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menjadi program yang sia-sia, atau tidak memberikan kemanfaatan bagi perempuan.(*/dwi)
