Caleg DPR RI Fetra Nurhikmah
SOSPOL
Caleg DPR RI Ning Fetra : Diperlukan Politcal Will yang Kuat Tangani Sampah
By Dwijo Suyono
JOURNALJOGJA-Yogyakarta-sejak ditutupnya TPA Piyungan 21 Juli 2023 yang lalu, sampai saat ini persoalan sampah masih terus berlanjut , dan sering juga ditemui timbulan sampah muncul dimana-mana sehingga menyebabkan pandangan yang tidak sedap, belum lagi bau busuk, yang juga berakibat pada citra pariwisata Yogyakarta sebagi daerah tujuan wisata andalan .
Demikian seperti diungkap oleh Caleg DPR RI Dapil DIY Fetra Nurhikmah. S.Psi. kepada redaksi pada Kamis (23/11-2023)
Persoalan sampah yang muncul sebenarnya merupakan problem struktural akibat dari kegagalan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Kedua, problem kultural yaitu rendahnya kesadaran produsen sampah itu sendiri yakni dari kalangan industri, rumah tangga dan masyarakat . ujar Fetra yang juga pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.
Perumpuan yang aktif dikalangan Organisasi perempuan NU ini juga menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah masih berkutat pada level hilir saja yakni pengangkutan dan penimbunan
Sedangkan untuk level hulu dirasakan belum berhasil , hal yang terpenting ialah bahwa persoalan sampah merupakan persoalan yang teruys bertumbuh seiring dengan tumbuh dan berkembangnya penduduk . Berdasarkan data agregat dari 285 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, ada 34,3juta ton sampah per tahun. Dari jumlah itu, yang terkelola 21,94 juta ton (63,96 persen) dan tidak terkelola 12,36 juta ton (36,04 persen) Sementara itu rata-rata timbulan sampah DIY (2018-2023) sebanyak 781,045 ton. Tegasnya lagi.
Fetra yang juga merupakan Ketua Nawaning Nasional ini juga menyebutkan bahwa kapasitas TPST Piyungan yang dimiliki DIY seluas lebih kurang 14 Ha memang sudah tidak mampu untuk menjadi penampung sampah di DIY .
Oleh karena itu saat ini pemda DIY bersama pemkab dan Pemkot membagi persoalan sampah ini pada wilayah masing masing dengan unsur pengelolaan terlebih dahulu , tetapi hal ini juga belum bisa menjamin persoalan sampah teratasi , belum lagi masalah anggaran yang harus disiapkan pertahunnya , saat ini pemda DIY menggelontorkan sekitar 38 miliar , anggaran tersebut dirasakan sangat kurang mengingat besarnya volume sampah yang dihasilkan , oleh karena itu diperlukan political will yang kuat secara konprehensif dari semua pihak , yang nantinya akan menelurkan berbagai kebijakan aplikatif serta kebijakan anggaran yang cukup besar, mengingat faktor teknologi juga akan memainkan peran penting dalam pengelolaan sampah , Tutup pegiat Fatayat NU ini. (dwi)